Articles by "sejarah"
Showing posts with label sejarah. Show all posts
Tembok Raksasa dilaut papua memiliki panjang 110 Km,tinggi 1,860 Meter,tebal 1,700 meter. 
Sungguh peradaban modern hasil karya buatan manusia zaman dahulu. 
Sudah jelas bangsa kita adalah bangsa yg tertua dibumi.

Tapi sayang setelah tembok ini diketahui viral diinterner Google Earth telah menghapusnya dari pemetaan satelit.bahkan beberapa Badan kelautan pun tidak membenarkan penemuan ini. 
Ada apa,kenapa semua ini seperti yang disembunyikan.

Sebenernya kabar ini sudah ada sejak tahun 2011 berhubung banyak yg tidak peduli dan masa bodo akhirnya lenyap kabarnya. 
Indonesia memang hanya 25℅ yg peduli dengan sejarah dan peradaban masa lalu. Buktinya banyak peninggalan2 sejarah dihancurkan dan dibiarkan akhirnya habis dimakan waktu. 
Ingat kita terlahir dari sejarah.
ATLANTIS ADALAH KITA.

Oleh Dr. Ibrahim Peyon 

Dalam sejarah pekabaran injil di Yalimu khususnya GKI-TP, perlu dibedakan tiga konsep ini. Survei, persinggahan dan Injil Masuk. Survei adalah pengamatan baik melalui udara, darat dan laut untuk menentukan daerah pelayanan di atas peta. Persinggahan adalah tempat-tempat yang dilewati untuk menunju ke tempat tujuan. Injil masuk adalah para misionaris dan pengijil masuk di tempat tujuan, tempat yang sudah ditentukan berdasarkan survei. Para misionaris dan penginjil tinggal dan menetap di tempat itu untuk mengembangkan injil dan misi mereka.
Survei Udara

Sebelum masuk wilayah suku Yali, beberapa kali dilakukan survei oleh Misionaris melalui udara untuk menentukan daerah yang akan menjadi misi pelayanan mereka. Para Misionaris memetakan dan menentukan dalam peta, daerah dimana mereka akan masuk buka isolasi dan penyebaran injil. Di daerah Yalimu, survei udara dilakukan oleh misionaris GKI, pendeta Dr. Siegried Zöllner, misionaris Gidi bersama pilot Bob. Di atas udara misionaris GKI-TP dan Gidi tentukan wilayah yang mereka akan masuk dan melayani, Misionaris Gidi pilih, wilayah Yalimu selatan di lembah Y, lembah Heluk, Seng, Solo dan sekitarnya, yang dilihat dari udara berbentuk huruf y maka disebut lembah y. Misionaris Zöllner pilih sebelah utara dari lembah Ubahak hingga lembah Landi. Belakangan, seorang misionaris dari gereja protestan Belanda tiba, ia diajak ke Angguruk untuk bantu misionaris GKI-TP dan ditugaskan di Kosarek dan Nipsan. Tetapi, misionaris reformasi ini tidak mau bergabung dengan GKI-TP dan ia menjalankan misi dari gerejanya sendiri. Akhirnya, berselisih pendapat antara misionaris GKI-TP. Pdt Klaus Reuter lalu mengusir misionaris Belanda ini dari Kosarek dan Nipsan, akhirnya misionaris Zöllner panggil kedua misionaris itu ke Angguruk dan mediasi perselisihan ini. Kemudian, Zöllner menyerahkan kepada misionaris Belanda itu untuk masuk dan buka di lembah Landi khususnya Pasvalley dan Landikma, dan daerah itu kini menjadi basis gereja Reformasi yang disebut GJPI.
Setelah Zöllner dan Vriend masuk dan buka Yalimu 23 Maret 1961, misionaris Helmut Bentz dan Adam Roth dari Jerman dikirim ke Papua untuk memperkuat misionaris Zöllner dan dokter Vriend, Helmutz Bentz ditugaskan untuk masuk buka di lembah Habie dan Adam Roth ditugaskan masuk di lembah Pondeng. Sebelum mereka ke Pondeng dan lembah Habie, beberapa kali survei dari udara dengan pilot Bob, dari udara pendeta Zöllner dan Bentz melihat sebuah lembah yang luas dengan beberapa perkampungan. Mereka menentukan dari udara di atas peta bahwa lembah besar itu akan menjadi tujuan pekabaran injil, lembah itu adalah Apahapsili. Di lembah ini telah menjadi tujuan perjalanan Helmut Bentz dan rombongan dan di tempat itu kemudian menjadi pusat pengembangan Injil dan disebarkan ke kampung-kampung lain hingga Mamberamo.

Perjalanan dan tempat-tempat persinggahan.


Zöllner dan Bentz setelah menentukan lokasi melalui survei udara tersebut, Halmutz Bentz, Jareni, Rumbrar, dan para pemuda dari Bokondini ke Yalimu tujuan ke lembah Apahapsili. Halmut Bentz menjelaskan dalam bukunya, "Lebenszeichen aus Steinzeit" (1989), halaman 35-39 menjelaskan rute perjalanan dan tempat-tempat persinggahan mereka. Mereka mulai keluar dari Wamena tanggal 4 September 1965. Bentz menulis:
"4. September: Mit einem kleinen Boot setzen wir dicht bei Wamena über den Balim-Flüß. Den ganzen Tag geht es duch bewohntes Gebiet. Der Weg führt leicht bergauft, bis wir am ein Dorf mit dem Namen Letna kommen". (Bentz 1989: 35).
Artinya:
4 September: Dengan perahu kecil kami menyeberangi sungai Balim dekat Wamena. Sepanjang hari itu melewati daerah-daerah berpenghuni penduduk. Jalannya sedikit menanjak sampai kami tiba di sebuah desa bernama Letna".
Rute perjalanan ini ia tulis dalam catatan harian pada tanggal 10 Februari 1966 setelah kembali di Wamena. Bentz juga tulis dalam buku ini, perjalanan selanjutnya tanggal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tiba di Apahapsili. Untuk tanggal 8 September Misionaris Bentz dan rombongan tiba di daerah perkebunan orang Yali di dekat kampung Pong atau Tangumsili, sebagaimana ia tulis berikut:
"8. September: Trotz der vielen hohen Bäumen Klapt es wieder mit dem `Drop`. Es wird kräftig gegesen. Urwald, Urwald und nochmal Urwald! Die Nacht ist sehr kalt. laut Angabe des Piloten haben wir auf einer höhe von 3000 Meter kampiert.
Heute sind die Wegverhältnisse unmöglich: mal über Baumstämme hinweg, mal unter Baumstämmen hindurch, wir merken, dass diese "Weg" schon begangen wurde, und kommen auch an verlassenen Feuerstellen vorbai.
Nach mehreren studen errichen wir einen Dani-Garten. Etwas späta sehen wir ein Haus und davon einen Mann, der sich um Brennholz kümmert. Langsam schleiche ich mich an sein geht auf - und fast nicht mehr zu. Wir umarmen uns - damit ist eine Brücke geschlagen. Bereitwillig geht er mit und zeigt uns den Weg weiter. Starker Regen. Langsam Wir es dunkel, und der mann will uns nicht länger begleiten. Wir verzweifeln fast, denn es ist noch sehr weit. Wieder ein Haus bauen? Ich dränge zum Weitergehen. Endlich! Ein Dorf ist in Sicht! Einige Leute laufen vor Angst weg, als sie uns sehen. Sind es Yali oder Dani? Zu welchen Stamm gehören sie wohl!
Wir machen wieder ein Feuer, um uns zu wärmen und unsere Kleider zu trocknen. Eine Funkverbindung nach Wamena war an dem Tag nicht mehr möglich". (Bentz 1989: 37).
Artinya:
Pada 8 September: Meski banyak pohon-pohon tinggi, 'pendropan lagi'. Banyak makanan (diturunkan dari udara oleh pilot Bob). Masih berjalan di hutan rimba, hutan rimba, dan hutan rimba lagi! Malamnya sangat dingin. Menurut pilot, kami berkemah di ketinggian 3000 meter.
Hari ini kondisi jalan tidak mungkin: kadang-kadang kami melewati di atas batang pohon yang melintang, kadang-kadang di bawah batang pohon, kami melihat bahwa "jalan" ini telah dilalui, dan kami juga menemukan pekas perapian yang sudah ditinggalkan.
Setelah beberapa jam kami telah mencapai di tempat perkebunan orang Dani (ini di dekat kampung Tangumsili, perkebunan orang Yali ). Beberapa saat kemudian kami melihat sebuah rumah dan dari sana seorang pria yang sedang mengurus kayu bakar. Saya mendekati perlahan-lahan dan berdiri di depannya, ia menyelinap mulutnya terbuka lebar- dan hampir tidak bisa menutupnya lagi. Kami saling berpelukan - sebuah jembatan (hubungan) telah dibangun. Dia secara sukarela mengikuti bersama kami dan menunjukkan jalan kepada kami. Mulai hujan deras lagi. Secara berlahan hari mulai gelap dan lelaki itu tidak mau lagi menemani kami. Kami hampir putus asa karena perjalanan masih panjang. Apakah bangun rumah lagi? Saya mendesak untuk terus berjalan. Akhirnya! melihat sebuah kampung sudah di depan kita! Beberapa orang lari ketakutan saat mereka melihat kami. Orang Yali atau Dani? Mereka termasuk suku apa?
Kami membuat api lagi untuk menghangatkan diri dan mengeringkan pakaian kami yang sudah basah. Sambungan radio ke Wamena tidak mungkin lagi hari itu" (Bentz 1989: 37).
Peristiwa yang digambarkan oleh Misionaris Bentz di atas adalah peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 8 September 1965 di dekat kampung Pong atau Tangumsili. Tempat yang mereka tidur itu bukan kampung Pong, tetapi sebuah tempat yang bernama Siriki, sebelah barat dari Pong. Mereka melewati kampung Pong pada pagi hari, tanggal 9 September dalam perjalanan mereka menuju Yeruk dan tidur di Hunduhukusi, di tepi sungai Habie. Helmut Bentz tidak menulis banyak peristiwa lain yang terjadi di kampung Pong, karena mereka tidak lama di situ.
Tetapi, orang-orang yang pernah bertemu dan melihat mereka di Pong pasti memiliki cerita sendiri. Ada beberapa informan asli orang Pong menjelaskan kepada saya bahwa orang-orang Pong pernah memberikan makanan kepada Bentz dan rombongannya, makanan seperti pisang masak dan tebu, dan pernah menawarkan mereka untuk bermalam agar masak babi untuk makan bersama. Jelas pertemuan mereka ini penting, kisah versi orang Pong ini bagian dari sejarah. Akan tetapi, hal-hal ini tidak ditulis oleh Bentz dalam bukunya sebagai sumber sejarah resmi atau sumber utamanya itu. Bentz dan rombongan masih tetap melewati dan terus berjalan sampai di tempat tujuan. Bentz mengatakan kepada saya bahwa ia hanya mengejar ke tempat tujuan ke Apahapsili, sebuah tempat yang sudah ditentukan dalam survei udara, dan pilot terus mengikuti dan mengarahkan mereka dari udara rute perjalanan dan pendoropan makanan.
Kutipan di atas adalah sumber sejarah tertulis satu-satunya, peristiwa yang pernah terjadi tanggal 8 September di Kampung Pong atau Tanggumsili. Di mana kita lihat tanggal 8 September sebagai hari pertama tiba di kampung orang Yali, dan kampung Pong sebagai kampung PERSINGGAHAN pertama di lembah Habie.

Peristiwa 8 September ini sama dengan perjalanan Misionaris Siegfried Zöllner yang melewati melalui Kurima, Juwarima hingga tiba di Piliam 23 Maret 1961. Misionaris Zöllner dan dokter Vriend diterima di Juwarima dan masak seekor babi kecil sebagai simbol bersahabatan. Tetapi, Zöllner dan Vriend tidak tinggal di Juwarima, dan tanggal itu tidak dianggap sebagai injil masuk di Juwarima. Karena Kurima dan Juwarima sebagai tempat persinggahan saja.
Pada tahun 1962, Zöllner dan tiga penginjil lain dari Biak dan Tanah Merah-Jayapura bersama kepala suku Suwesi ke kampung Homdonggo melalui Hiklahin, dan tidur di Homdonggo. Suwesi sendiri dari kampung Homdonggo, dan ia masak satu ekor babi besar sebagai tanda terima misionaris Zöllner. Pada suatu hari setelah kunjungan itu, Zöllner, Yerisotouw, dan Mapan ke Yanggali, dan bermalam di kampung itu, kemudian menyeberang sungai Pondeng ke kampung Hasan-Irarek, Sali dan Panal. Di Panal Zöllner diterima oleh Ameteruk Peyon, kemudian Zöllner dan Rombongan ke Panggema dan kembali ke Piliam. Tanggal-tanggal perjalanan dan tempat-tempat persinggahan Zöllner ini sebagai hari survei awal, bukan hari injil masuk.
Oktober 1966 Bentz dan Rombonganya perjalanan dari Apahapsili ke Angguruk dan tujuan perjalanan ini adalah survei daerah antara Pondeng dan Habie yang belum dibuka pekabaran injil. Dalam rangka itu, 1. Oktober setelah ibadah di Apahapsili mereka ke Hubliki dan tidur di rumah di kampung ini, tanggal 2 mereka tidur di dekat gunung Winahik dan 3 Oktober mereka tiba di Mabualem, tanggal 4 Oktober melayani pengobatan pasien penderita penyakit Frambössi di Mabualen. Seorang kepala suku bernama Tinggil Huluwil masak babi satu ekor untuk pendeta Bentz dan rombongan sebagai tanda terima dan bersaudaraan, dan tanggal 6 Oktober masuk ke kampung Mohi dan Sabulung Kepno terima rombongan misionaris Bentz dengan masak babi satu ekor di kampung ini. 7 Oktober mereka ke Suweneng, di sini tidak ada orang waktu itu, mereka tidur di situ, dan tanggal 8 Oktober mereka ke kampung Werenggik dan tidur di kampung Kiyi, di sini mereka diterima oleh Ameteruk Peyon (sebelumnya Ameteruk Peyon terima Zöllner di Panal). Selanjutnya, 10 Oktober Helmut Bentz, Rumbrar, Jareni, Landi dan 8 pemuda Apahapsili tiba di Sali, dan mereka tidur di sini. Mereka melayani suntik dan obat kepada banyak orang sakit Frambössi di kampung ini, dan 11 Oktober mereka menuju Panggema.
Waktu mereka sampai di sungai Pondeng, sekelompok orang Sali mengikuti mereka hingga di tepi sungai Pondeng dan bunuh 6 pemuda Apahapsili, melukai dua lain, termasuk dua panah terkena pendeta Misionaris Helmut Bentz. Pembunuhan ini terjadi, karena masalah perang antara Pong-Kulet dengan Apahapsili di lembah Habie, akibat perang itu banyak orang Pong mengungsi ke Werenggik, Panal, Sali dan Panggema, dan mereka minta orang Sali melakukan balas dendam terhadap musuh mereka orang Apahapsili, dan sebagai balasannya orang Apahapsili serang kampung Pong dan tercatat 32 orang dibunuh. Di Sali sendiri, kepala suku Pabiahun pahabol dibunuh oleh Ware Faluk dari Apahapsili yang adalah pelaku utama perang itu bersama dengan lima polisi yang dikirim dari Wamena.
Seperti dijelaskan oleh bapak Ware Faluk sendiri, bahwa perang itu terjadi karena masalah perempuan, dimana bapak Ubalik Wilil dari Pong turun ke kampung Sohoni berkosa seorang perempuan, menantu dari Ware Faluk dengan cara bonggar atap rumah lalu masuk ke dalam, dan Ware tidak terima perbuatan Ubalik Wilil itu kemudian mengambil tindakan tegas dengan cara bunuh seorang pria di daerah Pong. Persoalan itu kemudian berkembang menjadi perang besar dan banyak kerugian nyawa dan harta benda dari kedua pihak. Tetapi, akhirnya perang itu berakhir dengan perdamaian antara Kulet dengan Apahapsili tahun 1971 dalam satu upacara perdamaian di Apahapsili, dan menciptakan perdamaian abadi. Itu semua karena injil, kasih dan damai dalam Yesus Kristus.
Dengan demikian, semua peristiwa dan tanggal-tanggal sejarah ini penting, baik sejarah perjalanan dan persinggahan maupun sejarah injil masuk. Beberapa tanggal seperti 3 Oktober 1966 di Mabualem, 6 Oktober di Mohi 1966, 8 Oktober di Werenggik 1966, 8 September di Tangumsili 1965, 10 Oktober di Sali 1966, ini bisa dibedakan baik. Mana tanggal persinggahan dan mana tanggal injil masuk. Menurut saya, tanggal 8 September di Tangumsili, 8 Oktober di Werenggik, dan tanggal 10 Oktober di Sali itu sebagai tanggal survei dan persinggahan, bukan tanggal injil masuk. Tanggal-tanggal itu sama dengan tanggal perjalanan Zöllner melewati Kuruma, Juwarima menuju Piliam tahun 1961, survei ke Hiklahin, Homdonggo, Yanggali, Irarek, Sali, Panal dan Panggema tahun 1962. Ia singgah di tempat-tempat itu dalam perjalanan ke tempat tujuan, dan atau ia singgah dalam perjalanan survei. Maka, tidak bisa disebut sebagai tanggal injil masuk.
Tanggal injil masuk adalah tanggal dimana seorang misionaris masuk di sebuah kampung dan tinggal menetap di situ untuk menjalankan penyebaran injil. Atau setidaknya, ia diterima resmi dan melakukan pelayanan injil atau medis, seperti 3 Oktober di Mabualem.
Buku-buku berikut ini adalah sumber-sumber utama yang ditulis oleh para Misionaris sendiri tentang perjalanan dan kerja mereka di Yalimu. Misionaris Siegfried Zöllner tulis sebuah buku dengan judul "Vergessene Welt" Erste Begegnungen mit den Yali in Bergland von West-Papua. Berarti: "Dunia yang terlupakan" Pertemuan pertama dengan orang Yali di daerah Pegunungan Papua Barat. Buku ini dibersembahkan untuk Robi Ismael Silak, Natan Pahabol dan Ibrahim Peyon. Buku ini sangat lengkap dan detil sejarah misionaris, dan pekabaran injil di Yalimu, terdiri 400 halaman. Misionaris Adam Roth tulis sebuah buku dengan judul: "Aus meinem Leben 1935-1975". Berarti; dari kehidupan saya 1935-1975. Buku ini khusus dibahas tentang sejarah pekabaran injil di Yalimu. Mama Hanelore, Istri dari pendeta Adam Roth juga tulis sebuah buku dengan judul: "Vom Geisterkult Befreit: Jesu sieg in New Guinea". Berarti: "Dibebaskan dari kepercayaan roh jahat: Kemenangan Yesus di New Guinea". Buku ini ditulis berbagai cerita dan pengalaman selama pelayanan mereka di Yalimu. Pendeta Helmut Bentz tulis dua buku. Buku pertama: "Lebenszeichen aus der Steinzeit: Missionarische Pionerarbeit in New Guinea". Berarti: "Tanda-Tanda Kehidupan di Zaman batu: Misionaris Pioner bekerja di New Guinea". Buku ini terdiri dari cacatan harian perjalanan Helmut Bentz di Yalimu dengen 104 halam. Buku itu kemudian direvisi dan dicetak ulang dengan judul; Lebenszeichen aus der Steinzeit". "Tanda-Tanda Kehidupan di Zaman batu". Buku cetakan baru ini telah ditambah banyak hal dan halaman bertambah menjadi 160 halaman. Buku-buku itu sumber utama sejarah pekabaran injil di Yalimu, tidak ada buku lain selain ini. Kecuali satu buku gambar dibuat oleh Susane Reuter.
Selain buku-buku di atas, berbagai dokumen dalam bentuk video, catatan harian, foto, dan manuskrip yang terdiri dari ratusan dokumen, total 800 dokumen telah diserahkan pada saya, khusus dokumen dari Siegfried Zöllner, Helmut Bentz, Adam Roth dan Prof. Dr. Volker Heeschen. Berdasarkan dokumen-dokumen, indep interview dan FGD di Apahapsili, saya ditugaskan oleh VEM untuk menulis sebuah buku dengan judul: "Terang Bersinar di Balik Gunung". Buku ini merupakan gabungan dari dokumentasi para misionaris, dan hasil wawancara mendalam, Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan para pelaku sejarah di Apahapsili. Pengumpulan data di Apahapsili dilakukan saya sendiri bersama Dr. Sonja Riesberg, seorang ahli linguistik dari Universitas Köln. Hasil wawancara dikumpulkan dalam bentuk video atau flem dokumenter, dan data-data itu di simpan di Universitas Köln, dan VEM/UEM di Wuppertal, dan mungkin juga di Unipa.
Saya tulis buku ini di Jerman, dan selalu konsultasi dengan Helmut Bentz, Margaret Bentz dan Siegfried Zöllner. Sebelum dicetak, naskah buku ini diberikan kepada Helmut Bentz, Margaret Bentz dan Siegfried Zöllner, mereka periksa naskahnya selama dua bulan, koreksi kesalahan dan disetujui untuk dipublikasi.
Karena sejarah adalah kebenaran, dan kebenaran adalah bukti dan fakta. Sebuah kebenaran bisa dibuktikan dengan dokumen tertulis, dan visual. Bila kita bicara kebenaran, tetapi tidak bisa dibuktikan dengan dokumen tertulis dan visual, maka nilai kebenaran dapat diragukan dan tidak bisa disebut kebenaran lagi. Sejarah berdiri di atas dokumen, dan bukti-bukti tertulis dan artefak, sejarah tidak bisa merubah di tengah jalan atas kehendak individu dan kelompok, sejarah tidak bisa dipaksakan dengan tekanan dan kekerasan, karena kepentingan tertentu. Sejarah sebagai kebenaran akan mencari jalannya sendiri, meskipun dibelokannya. Karena bukti tertulis, visual dan benda material atau artefak tersebut.
Berkaitan dengan suveri, persinggahan, dan injil masuk yang telah dibahas dan sedang menjadi perdebatan dalam jemaat-jemaat di Yalimu saat ini, saya mengusulkan dua hal sebagai solusi.
1). Peringantan Hari Persinggahan. Kampung-kampung yang pernah lewati para misionaris dalam perjalanan menuju tujuan dan perjalanan survei, bisa dibangun Dugu sebagai peringatan pekas perjalanan Misionaris. Bahwa para misionaris pernah singgah pada tanggal dan di kampung tertentu, dan tanggal itu ditetapkan sebagai hari PERSINGGAHAN.
2). Peringatan Hari Pekabaran Injil. Para misionaris dan atau penginjil yang pertama masuk di kampung-kampung, tinggal menetap dan mengabarkan Injil itu ditetapkan sebagai tanggal injil masuk, dan bisa dibangun Dugu sebagai Hari Perayaan Injil atau hari masuknya Injil.
Maka makna dan nilai sejarah tidak bisa dikaburkan. Perayaan hari Injil Masuk tidak bisa disamakan dengan makna survei dengan persinggahan. Makna dan nilai pekabaran Injil itu, para misionaris masuk di sebuah kampung, tinggal tetap di tempat itu, membangun jemaat, memberitakan Injil, membangun gedung gereja, dan mengembangkan jemaat di tempat itu.
(𝘱𝘦𝘳𝘭𝘶 𝘥𝘪 𝘬𝘦𝘵𝘢𝘩𝘶𝘪 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘴𝘦𝘨𝘦𝘯𝘢𝘱 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘉𝘢𝘯𝘨𝘴𝘢 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘦𝘥𝘶𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬).

𝘰𝘭𝘦𝘩: 𝘎𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘢 𝘋𝘙. 𝘈.𝘎. 𝘚𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘦𝘻 𝘠𝘰𝘮𝘢𝘯.
==================================

𝗝𝗨𝗗𝗨𝗟:

𝖳𝖭𝖨 𝖽𝖺𝗇 𝖯𝖮𝖪𝖱𝖨 𝗂𝗄𝗎𝗍 𝗆𝖾𝗆𝖾𝗅𝗂𝗁𝖺𝗋𝖺 𝖽𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗋𝖺𝗐𝖺𝗍 𝗌𝖺𝗇𝖽𝗂𝗐𝖺𝗋𝖺 𝖯𝖤𝖯𝖤𝖱𝖠 1969 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗂𝗅𝖾𝗀𝖺𝗅 𝖽𝖺𝗇 𝗍𝖾𝗅𝖺𝗁 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝖽𝗂 𝗅𝗎𝗄𝖺 𝖻𝖾𝗋𝗇𝖺𝗇𝖺𝗁 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗆𝖾𝗆𝖻𝗎𝗌𝗎𝗄 𝖽𝗂 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗌𝖾𝗍𝗂𝖺𝗉 𝗃𝗂𝗐𝖺 𝖽𝖺𝗇 𝗋𝖺𝗀𝖺 𝖮𝗋𝖺𝗇𝗀 𝖠𝗌𝗅𝗂 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝗍𝖺𝗇𝗉𝖺 𝗍𝖾𝗋𝗄𝖾𝖼𝗎𝖺𝗅𝗂.

𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗗𝗘:

~ 𝖪𝖾𝖽𝖺𝗎𝗅𝖺𝗍𝖺𝗇 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗄 𝖡𝖺𝗇𝗀𝗌𝖺 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝗌𝖾𝖻𝖺𝗀𝖺𝗂 𝗁𝖺𝗋𝗂 𝗄𝖾𝗆𝖾𝗋𝖽𝖾𝗄𝖺𝖺𝗇 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 01 𝖣𝖾𝗌𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 1961.

~ 𝖨𝗇𝗏𝖺𝗌𝗂 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗍𝖾𝗋 𝖽𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗋𝖺𝗆𝗉𝖺𝗌 𝗄𝖾𝖽𝖺𝗎𝗅𝖺𝗍𝖺𝗇 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 (𝗈𝗄𝗎𝗉𝖺𝗌𝗂) 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗈𝗉𝖾𝗋𝖺𝗌𝗂 𝖳𝖱𝖨𝖪𝖮𝖱𝖠 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 19 𝖣𝖾𝗌𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 1961.

~ 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗌𝗂 𝗄𝖾𝗄𝗎𝖺𝗌𝖺𝖺𝗇 𝗈𝗅𝖾𝗁 𝖨𝗇𝖽𝗈𝗇𝖾𝗌𝗂𝖺 𝖻𝖾𝗋𝗅𝖺𝗇𝖽𝖺𝗌𝗄𝖺𝗇 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 (𝗉𝖾𝗋𝗃𝖺𝗇𝗃𝗂𝖺𝗇 𝗇𝖾𝗐 𝗒𝗈𝗋𝗄) 𝖭𝖾𝗐 𝖸𝗈𝗋𝗄 𝖠𝗀𝗋𝖾𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 15 𝖠𝗀𝗎𝗌𝗍𝗎𝗌 1962 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖻𝖾𝗋𝗂𝗌𝗂 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝖻𝖾𝗅𝗎𝗆 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗀𝗋𝖺𝗌𝗂 𝗄𝖾𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝖭𝖪𝖱𝖨.

~ 𝖯𝖾𝗋𝗃𝖺𝗇𝗃𝗂𝖺𝗇 𝖱𝗈𝗆𝖺 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 30 𝖲𝖾𝗉𝗍𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 1962 𝗍𝖺𝗇𝗉𝖺 𝖺𝖽𝖺𝗇𝗒𝖺 𝗄𝖾𝗍𝖾𝗋𝗐𝖺𝗄𝗂𝗅𝖺𝗇 𝖮𝗋𝖺𝗇𝗀 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝗌𝖾𝖻𝖺𝗀𝖺𝗂 𝗈𝖻𝗃𝖾𝗄 𝗉𝖾𝗋𝗃𝖺𝗇𝗃𝗂𝖺𝗇.

~ 𝖯𝖾𝗇𝖾𝗇𝗍𝗎𝖺𝗇 𝖯𝖾𝗇𝖽𝖺𝗉𝖺𝗍 𝖱𝖺𝗄𝗒𝖺𝗍 (𝖯𝖤𝖯𝖤𝖱𝖠) 1969 𝗉𝖺𝖽𝖺 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 14 𝖩𝗎𝗅𝗂 - 02 𝖠𝗀𝗎𝗌𝗍𝗎𝗌 1969 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗍𝖾𝗅𝖺𝗁 𝗆𝖾𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺𝗁𝗂 𝗂𝗌𝗂 𝗉𝖾𝗋𝗃𝖺𝗇𝗃𝗂𝖺𝗇 𝖭𝖾𝗐 𝖸𝗈𝗋𝗄, 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗂𝗅𝖾𝗀𝖺𝗅 𝗌𝖾𝖼𝖺𝗋𝖺 𝗁𝗎𝗄𝗎𝗆 𝖨𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇𝖺𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅.

𝗟𝗢𝗚𝗜𝗞𝗔:

𝖣𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗉𝖾𝗋𝗂𝗈𝖽𝖾 𝗂𝗇𝗏𝖺𝗌𝗂 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗍𝖾𝗋 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗋𝖺𝗇𝗀𝗄𝖺 𝗉𝖾𝗋𝖾𝖻𝗎𝗍𝖺𝗇 𝖳𝖺𝗇𝖺𝗁 𝖭𝖾𝗍𝗁𝖾𝗋𝗅𝖺𝗇𝖽 𝖭𝖾𝗐 𝖦𝗎𝗂𝗇𝖾𝖺 / 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝖡𝖺𝗋𝖺𝗍 (𝖨𝖱𝖨𝖠𝖭 𝖡𝖠𝖱𝖠𝖳) 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 19 𝖣𝖾𝗌𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 1961 𝗁𝗂𝗇𝗀𝗀𝖺 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 𝖯𝖤𝖯𝖤𝖱𝖠 1969 , 𝖿𝖺𝗄𝗍𝖺 𝗁𝗎𝗄𝗎𝗆𝗇𝗒𝖺 𝖻𝖾𝗋𝗄𝖺𝗍𝖺 𝖻𝖺𝗁𝗐𝖺:

## 𝖨𝗇𝖽𝗈𝗇𝖾𝗌𝗂𝖺 𝗍𝗂𝖽𝖺𝗄 𝖺𝖽𝖺 𝗁𝖺𝗄 𝗄𝖾𝖽𝖺𝗎𝗅𝖺𝗍𝖺𝗇 𝖺𝗉𝖺𝗉𝗎𝗇 𝖺𝗍𝖺𝗌 𝖳𝖺𝗇𝖺𝗁, 𝖱𝖺𝗄𝗒𝖺𝗍 𝖽𝖺𝗇 𝖡𝖺𝗇𝗀𝗌𝖺 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 ##

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

𝗦𝗘𝗝𝗔𝗥𝗔𝗛 𝗦𝗜𝗡𝗚𝗞𝗔𝗧 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗦𝗜 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗡𝗞𝗥𝗜:
(𝘰𝘭𝘦𝘩 : 𝘋𝘙. 𝘈.𝘎. 𝘚𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘦𝘻 𝘚𝘰𝘧𝘺𝘢𝘯 𝘠𝘰𝘮𝘢𝘯)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

𝗞𝗘𝗦𝗔𝗟𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗦𝗔 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 :

Fakta Sejarah yang MIRING/BENGKOK

SEMUA ORANG HARUS TAHU, TERUTAMA GENERASI MUDA PAPUA DAN INDONESIA TENTANG PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA) 1969 DI PAPUA 

"Jumlah 808. 312 Orang Asli Papua tidak pernah memilih untuk tinggal dengan Indonesia dan hanya 1.025 Orang Asli Papua dipaksa memilih untuk tinggal dengan Indonesia dengan ancaman moncong senjata dari total penduduk orang asli Papua 809.337 orang."

Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman

𝗕𝗨𝗞𝗨:

Sintong Panjaitan dalam bukunya: "Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando: mengakui keterlibatan TNI dalam pelaksanaan Pepera dari 14 Juli sampai 2 Agustus 1969, sebagai berikut; 

"Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka." (2009:hal.169). 

Dalam sudah menulis artikel berjudul: 

"TNI-POLRI JANGAN MEMELIHARA, MEMPERTAHANKAN, DAN MERAWAT SANDIWARA PEPERA 1969 YANG MENJADI LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH DI DALAM TUBUH BANGSA INDONESIA." 

Dalam artikel ini, saya sudah sampaikan beberapa data autentik keterlibatan TNI dalam proses persiapan, pelaksanaan dan sesudah Pepera 1969. 

𝗩𝗢𝗧𝗜𝗡𝗚:

Perlu ketahui, pada saat pelaksanaan Pepera 1969, Penduduk Orang Asli Papua berjumlah 809.337 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu). 

Dari jumlah penduduk OAP 809.337 ini, pemerintan dan TNI memilih hanya 1.025 orang. 

Sementara OAP yang tidak terlibat dalam Pepera 1969 sebanyak 808. 312 orang. 

1. Pada 14 Juli 1969 di Merauke yang dipaksa membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk setuju tinggal dengan Indonesia sebanyak 175 orang dan tidak pernah ikut terlibat 144.171 orang. 

2. Pada 16 Juli 1969 di Jayawijaya yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 175 orang dan tidak pernah ikut terlibat 165.000 orang. 

3. Pada 19 Juli 1969 di Paniai yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 175 orang dan tidak pernah ikut terlibat 156.000 orang 

4. Pada 23 Juli 1969 di Fak-Fak yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia hanya 75 orang dan tidak pernah ikut terlibat 43.287 orang 

5. Pada 26 Juli 1969 di Sorong yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 110 orang dan tidak pernah ikut terlibat 75.474 orang 

6. Pada 29 Juli 1969 di Manokwari yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 75 orang dan tidak pernah ikut terlibat 49.875 orang 

7. Pada 31Juli 1969 di Teluk Cenderawasih yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia hanya 130 orang dan tidak pernah ikut terlibat 83.000 orang. 

8. Pada 2 Agustus 1969 di Jayapura yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 175 orang dan tidak pernah ikut terlibat 156.000 orang 

Tulisan ini dapat meneguhkan dan memperkuat artikel saya pada 31 Juli 2022 yang dikutip di bawah ini. 

"INDONESIA TIDAK ADA HAK KERDAULATAN ATAS TANAH, RAKYAT & BANGSA PAPUA. 

Karena dalam proses Pelaksanaan PEPERA 1969 jumlah mayoritas Penduduk Asli Papua tidak terlibat. Tidak ada legitimasi suara atau pilihan mayoritas. Terbukti sebanyak 808. 312 orang tidak terlibat, tapi hanya 1.025 orang dari jumlah total penduduk orang asli Papua 809.337 orang. 

𝗣𝗘𝗥𝗧𝗔𝗡𝗬𝗔𝗔𝗡:

Apakah benar bangsa Indonesia tidak ada hak kedaulatan atas TANAH, rakyat dan bangsa Papua Barat? 

Jawabannya: Ya, benar, bangsa Indonesia tidak ada hak kedaulatan atas TANAH rakyat dan bangsa Papua Barat. 

Karena, rakyat dan bangsa Papua Barat tidak atau belum pernah menerima, mengakui dan melegitimasi bangsa Indonesia berada di TANAH Papua. Bangsa Indonesia menganeksasi dan merampok TANAH Papua dan menduduki,menjajah dan memusnahkan bangsa Papua dengan moncong senjata. 

𝗞𝗘𝗝𝗔𝗛𝗔𝗧𝗔 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗦𝗔 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 𝗔𝗧𝗔𝗦 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗨𝗟𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗚𝗚𝗔𝗟 01 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 1961:

Bangsa Indonesia tidak ada kedaulatan atas bangsa Papua juga didukung dengan beberapa fakta sebagai berikut: 

1. Pada 19 Desember 1961 Indonesia aneksasi atau invansi militer atas kedaulatan dan kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua Barat 1 Desember 1961 dengan maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora). Salah satu bukti penting sebagai pengakuan bangsa Indonesia ada negara yang dibubarkan: "Bubarkan Negara Papua Buatan Belanda." 

2. Perjianjian New York 15 Agustus 1961 tidak melibatkan Orang Asli Papua. Perjanjian dibuat bangsa asing Indonesia dan Belanda yang dimediasi Amerika melalui diplomatnya Ellsworth Bunker dan negosiasi rahasia dilaksanakan di Virginia,Amerika Serikat. 

3. Perjanjian Roma 30 September 1962 tidak melibatkan Orang Asli Papua. 

4. Pepera 1969 dimenangkan oleh militer Indonesia dengan moncong senjata dan tidak memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua (lihat penjelasan di atas). 

𝗝𝗔𝗡𝗝𝗜 - 𝗝𝗔𝗡𝗝𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗦:

6. Otsus Nomor 21 Tahun 2001 hampir 98% Penduduk Orang Asli Papua menolaknya tapi dilaksanakan dengan pemaksaan. 

7. Akal-akalan UP4B dari Presiden Haji DR. Bambang Susilo Yudhoyono untuk melayani permintaan atau tekanan komunitas Internasional tentang kegagalan pelaksanaan Otsus Nomor 21 Tahun 2001. 

𝗣𝗘𝗟𝗔𝗡𝗚𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣 𝗨𝗡𝗗𝗔𝗡𝗚-𝗨𝗡𝗗𝗔𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗥𝗔:

8. Evalusi Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tanpa melibatkan Penduduk Orang Asli Papua dan penguasa kolonial modern Indonesia menentang atau menginjak-injak undang-undangnya sendiri. Proses evaluasi Otsus yang dilaksanakan MRP di TANAH Papua dihalang-halangi. 

𝗣𝗢𝗞𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗣𝗘𝗖𝗔𝗛 𝗕𝗘𝗟𝗔:

9.Otsus jilid 2 Nomor 2 Tahun 2021 diproses dan disahkan tanpa melibatkan Penduduk Orang Asli Papua. 

10. DOB (Daerah Otonomi Baru) Boneka Indonesia tanpa melibatkan Penduduk Orang Asli Papua dan diproses dan disahkan dan dipaksakan oleh bangsa Indonesia.

𝗣𝗘𝗠𝗕𝗘𝗟𝗔𝗔𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗜 𝗗𝗜𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗥𝗔𝗞𝗬𝗔𝗧 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔:

11. Penguasa Indonesia memproduksi mitos-mitos, stigma dan label: GPK, GPL, separatis, makar, OPM, KKB dan teroris sebagai upaya untuk mempertahankan legitimasi palsu di atas Tanah Papua. 

12. Dari seluruh uraian ini terbukti, bahwa tidak ada keterlibatan Orang Asli Papua yang punya hak atas TANAH ini sebagai bentuk PENERIMAAN, DUKUNGAN DAN LEGITIMASI keberadaan Indonesia. Bangsa Indonesia tidak ada kedaulatan atas rakyat dan bangsa Papua Barat. Indonesia menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa Papua secara ilegal. 

𝗠𝗢𝗗𝗨𝗦 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗡𝗗𝗜:

13. Indonesia menduduki, menjajah, menindas, memininggirkan dan memusnahkan Penduduk Asli Papua dengan kedaulatan semu yang diperkuat dengan semangat rasismse, fasisme, militerisme, kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme dan ketidakadilan. 

14. Bangsa Indonesia mencari kedaulatan dan legitimasi PALSU dengan membina beberapa Orang Asli Papua untuk head to head (berhadap-hadapan) orang-orang asli Papua dengan saudara-saudara mereka. 
Contoh: Wempy W Wetipo dibuat tamenng Indonedia dikirim untuk berhadapan dengan saudara-saudaranya yang menolak DOB. Nick Messet berhadapan dengan Tuan Benny Wenda Ketua ULMWP di wilayah Pasifik. 

𝗣𝗘𝗠𝗔𝗞𝗦𝗔𝗔𝗡 𝗜𝗗𝗘𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜 𝗣𝗔𝗦𝗟𝗨:

15. Apakah mengajarkan secara paksa sejarah Indonedia, hafal pahlawan Indonesia, hafal Pancaslia, UUD45, Bhineka Tunggal Ika, hormat bendara merah Putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa, lagu Dari Sabang sampai Merauke, lagu Ibu kita Kartini, ini bisa dikatakan kedaulatan Indonesia atas bangsa Papua? 

𝗣𝗢𝗞𝗢𝗞 - 𝗣𝗢𝗞𝗢𝗞 𝗣𝗜𝗞𝗜𝗥𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗔𝗛𝗟𝗜:

Dr. George Junus Aditjondro (alm) mengatakan: "Dari kaca mata lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas untuk dipertanyakan kembali" (Cahaya Bintang Kejora: 2000:8). 

Robin Osborn mengungkapkan: "...bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru, yaitu ketika 1.025 orang delegasi yang dipilih oleh pemerintah dan militer Indonesia memberikan suara mereka dibawah pengawasan PBB diartikan sebagai aspirasi politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum internasional" (2000:×××). 

Sementara Pdt. Dr. Karel Phil Erari dengan tegas mengatakan: "Secara hukum, integrasi Papua ke dalam NKRI bermasalah. 

𝗞𝗘𝗦𝗜𝗠𝗣𝗨𝗟𝗔𝗡:

Yang jelas dan pasti: Indonesia tidak ada kedaulatan di Tanah Papua. Karena tidak ada keterlibatan, persetujuan, dukungan dan legitimasi rakyat dan bangsa Papua. Mayoritas 98% rakyat dan bangsa Papua Barat menolak pendudukan dan penjajahan yang ilegal di atas TANAH Papua. 

Penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia adalah persetujuan bangsa-bangsa asing dan bangsa pencuri, perampok dan pembunuh, yaitu: Indonesia dan Belanda yang dimediasi Amerika Serikat untuk tujuan merampok tambang di Mimika (Tembagapura). Hanya motif ekonomi dan politik, bangsa Indonesia ada di Tanah Papua tanpa dukungan dan legitimasi Penduduk Orang Asli Papua. 

𝗣𝗘𝗡𝗚𝗛𝗔𝗥𝗔𝗣𝗔𝗡:

Doa dan harapan saya, bahwa tulisan pendek ini membuka perspektif baru bagi para pembaca tentang status politik Papua dalam wilayah Indonesia. 

Selamat membaca. Tuhan memberkati. 

𝗢𝗟𝗘𝗛:

Ita Wakhu Purom, 2 Aguatus 2022 

Penulis: 
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3 Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
__________ 

NO HP/WA: 08124888458
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

𝗣𝗘𝗥𝗠𝗢𝗛𝗢𝗡𝗔𝗡 𝗝𝗜𝗪𝗔:

𝖲𝖾𝗄𝗂𝗋𝖺𝗇𝗒𝖺 𝖳𝖴𝖧𝖠𝖭 𝖻𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇𝖺𝗇 , 𝗅𝖺𝗅𝗎𝗄𝖺𝗇𝗅𝖺𝗁 𝖼𝖺𝗐𝖺𝗇 𝗂𝗇𝗂 𝖽𝖺𝗋𝗂 𝖺𝗇𝖺𝗄 - 𝖺𝗇𝖺𝗄~𝖬𝗎 𝗌𝖾𝖻𝖺𝗀𝖺𝗂 𝖡𝖺𝗇𝗀𝗌𝖺 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝗄𝖾𝗉𝗎𝗇𝗒𝖺𝖺𝗇~𝖬𝗎, 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖤𝗇𝗀𝗄𝖺𝗎 𝗍𝖾𝗍𝖺𝗉𝗄𝖺𝗇 𝗌𝖾𝗃𝖺𝗄 𝗉𝗎𝗋𝖻𝖺𝗄𝖺𝗅𝖺, 𝗌𝖾𝖻𝖺𝖻 𝖽𝖺𝗋𝖺𝗁 𝖽𝖺𝗇 𝖺𝗂𝗋𝗆𝖺𝗍𝖺 𝗄𝖺𝗆𝗂 𝗌𝗎𝖽𝖺𝗁 𝗍𝖾𝗋𝖼𝗎𝗋𝖺𝗁𝗄𝖺𝗇 𝖽𝗂𝖺𝗍𝖺𝗌 𝗍𝖺𝗇𝖺𝗁 𝗅𝖾𝗅𝗎𝗁𝗎𝗋 𝗄𝖺𝗆𝗂, 𝗌𝖾𝗅𝖺𝗆𝖺 6 𝖽𝖾𝗄𝖺𝖽𝖾 𝖽𝖺𝗇 𝗌𝖺𝗇𝗀𝖺𝗍 𝖻𝖾𝗋𝖺𝗍 𝗎𝗇𝗍𝗎𝗄 𝗄𝖺𝗆𝗂 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝗎𝗇𝗀𝗄𝖺𝗇 𝗂𝗇𝗂.

𝖩𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇𝗅𝖺𝗁 𝗉𝖺𝗅𝗂𝗇𝗀𝗄𝖺𝗇 𝗐𝖺𝗃𝖺𝗁~𝖬𝗎 , 𝗒𝖺 𝖡𝖺𝗉𝖺, 𝖽𝖺𝗋𝗂 𝗉𝖺𝖽𝖺 𝗄𝖺𝗆𝗂 𝖺𝗇𝖺𝗄-𝖺𝗇𝖺𝗄~𝖬𝗎 , 𝖠𝗆𝗂𝗇.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Papua merupakan salah satu daerah penyumbang masyarakat Kristen terbesar di Indonesia. Menurut data Kementrian Agama Republik Indonesia, jumlah penganut agama Kristen di tanah Papua sebanyak 3.000.104 jiwa dari total penduduk 4.346.593. Benih Kekristenan tumbuh dan berkembang dengan begitu subur di tanah Papua. Tidak hanya di perkotaan, tetapi nilai-nilai Kekristenan juga menyebarkan hingga daerah-daerah pedalam Papua.

Oleh Kristanto Yosua Moubata

Tumbuh kembangnya Kekristenan di tanah Papua merupakan buah dari benih yang ditaburkan oleh para misionaris Kristen terdahulu. Para misionaris ini memiliki kerinduan dan gairah yang teramat besar untuk menyampaikan kabar baik. Mereka bahkan harus mengorbankan berbagai macam kepentingan pribadi demi menjalankan misi penyebaran Injil Kristus di tanah Papua. 

Misionaris pertama yang datang untuk menjalankan misi penginjilan di tanah Papua adalah Carl Willhelm Ottow dan Johan Gottlob Geissler yang berasal dari Jerman. Pada tanggal 26 Juni 1852 tepatnya waktu malam hari kedua misionaris ini berangkat dari Rotterdam, Belanda menuju Batavia (kini dikenal Jakarta). Waktu yang dibutuhkan dari Belanda ke Batavia kurang lebih empat bulan dengan menumpang kapal laut Abal Tasman.  Padq anggal 7 Oktober 1852 kedua misionaris tersebut sampai di Batavia.

Untuk sampai ke tanah Papua bukanlah hal yang mudah. Pada waktu itu transportasi teramatlah sulit. Lokasi tujuan pun juga belum diketahui secara pasti. Walaupun demikian, dengan bermodalkan iman kepada Tuhan dan karena kerinduan untuk menyampaikan Injil mereka tetap membulatkan tekad untuk menuju ke tanah Papua.

Setelah tiba di Batavia, mereka harus berhenti kurang lebih selama dua tahun untuk menunggu surat izin dari pemerintah yang berkuasa saat itu. Pemerintah yang berkuasa pada saat itu ialah Hindia-Belanda. Aturan pemerintah Belanda waktu itu menegaskan bahwa kewarganegaraan Belanda dilarang memasuki wilayah lain di Indonesia karena dua alasan utama yaitu terkait keselamatan orang tersebut dan kecurigaan terhadap warga negara lain terkait wilayah jajahan. Kedua alasan utama inilah yang mempersulit para misionaris mendapatkan surat perizinan.

Selain itu, khususnya terkait faktor keselamatan Ottow dan Geissler  belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan pihak Belanda bahwa daerah yang mereka tuju cukup aman. Hal ini dikarenakan pada masa itu wilayah Papua dianggap berbahaya karena masyarakatnya terkenal dengan kejahatan perampokan, peperangan, dan kurang berjasa terhadap orang asing. Inilah yang mengakibatkan perjalanan harus ditunda.

Setelah sekian lama menanti, akhirnya Ottow dan Geissler  mendapatkan persetujuan dari pemerintah Hindia-Belanda untuk pergi menginjili di tanah Papua. Namun, perizinan mereka  dibatasi hanya sampai ke Ternate. Surat perizinan ini dikeluarkan dengan bantuan suatu badan bernama zending di Batavia “Het Genootsvhap Voor In-en Vitwendige zending”. Badan ini yang berfungsi untuk menampung para utusan yang datang dari Eropa.

Setelah beberapa lama di Ternate, Ottow dan Geissler mendapatkan informasi terkait harapan untuk datang ke Papua dengan agenda penyebaran Injil. Hal ini didukung oleh beberapa informasi bahwa masyarakat di Manokwari bagian barat daya Papua dikabarkan dapat diajak berkomunikasi dengan cukup baik. Informasi ini disampaikan peneliti bernama Zeding G.F De Bruin Kops yang melakukan penelitian ilmiah dalam menentukan batas wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di tempat tersebut.

Melihat harapan yang di depan mata, Ottow dan Geissler langsung mengambil keputusan untuk berangkat ke tanah Papua. Pada tanggal 5 Februari 1855 tepatnya pada pukul 06.00 pagi, kapal telah berlabuh di teluk Doreh. Mereka berdua tinggal sementara waktu di sebuah gubuk bekas peninggalan pelaut di pulau Mansiman. Kemudian, untuk sampai ke Manokwari Oleh karena itu, mereka berusaha membuat sebuah perahu yang nantinya dipakai ke Manokwari.

Setelah mereka berhasil membuat sebuah perahu, mereka pun berangkat dan tiba di bibir pantai Manokwari. Pemandangan awal yang ditemukan di depan mereka ialah hutan rimba yang dipenuhi pepohonan yang rapat dan lebat. Mereka harus bekerja ekstra dalam merangkul masyarakat lokal. Tidak jarang mereka harus menderita penyakit malaria yang membuat mereka sekarat. Namun karena misi menyebarkan injil dan harapan besar untuk mengubah peradaban Papua menjadi lebih maju, maka hal itulah yang mendorong mereka untuk terus bekerja berusaha dan bekerja lebih keras.

Hasilnya ialah mereka mampu hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Untuk mempermudah komunikasi maka mereka berkomitmen mempelajari bahasa lokal, yaitu bahasa Numfor (Mafoor). Mereka bahkan mampu membuat kamus 1500 kata dalam bahasa lokal yang kemudian diserahkan kepada komisi ilmu pengetahuan Belanda yang waktu itu sedang berkunjung ke Mansinam tahun 1958.

Melalui kerja keras Ottow dan Geissler dan pertolongan Tuhan, maka Injil semakin mudah untuk disebarkan. Banyak masyarakat lokal yang mengenal nilai-nilai Kekristenan dengan lebih baik. Bahkan kedua misionaris ini mampu mengubah doa bapa kami ke dalam bahasa Numfor (Mafoor) yang membantu masyarakat semakin mengenal Tuhan. Banyak jiwa yang memberi dirinya untuk menerima kebenaran Injil. 

Ottow dan Geissler memberikan dampak yang begitu besar bagi masyarakat Papua. Bahkan hingga saat ini kedua misionaris ini masih dikenang oleh masyarakat Papua sebagai orang yang berjasa membawa masyarakat Papua kepada cahaya baru. Tidak hanya itu, pelayanan tersebut juga memberikan dampak kemajuan terhadap peradaban masyarakat Papua berupa moralitas, perilaku sosial, pendidikan dan hidup beragama. Untuk mengenang jasa kedua misionaris tersebut, maka setiap tanggal 26 Oktober diperingati sebagai hari masuknya Injil ke tanah Papua. Pada tanggal tersebut, menjadi momen reflektif dan ungkapan syukur kepada Tuhan karena telah memberikan pencerahan iman. Selain itu,  melihat pengaruh kedua misionaris tersebut yang begitu besar, maka dibuatnya kesepakatan dari sejumlah tokoh Gereja Kristen Injil (GKI) di tanah Papua untuk membangun sebuah perguruan tinggi yang diberina nama Universitas Kristen Ottow dan Geissler.

Ottow dan Geissler menjadi teladan tidak hanya bagi masyarakat papua saja, namun untuk semua umat Kristen di dunia. Semangat dan motivasi untuk menyebarkan Injil begitu besar hingga segala tantangan dan rintangan dapat dilalui. Hal yang paling difokuskan terhadap iman kedua misionaris ini adalah ketaatan dan kepercayaan Tuhan. 

Layaknya Abraham yang diutus Tuhan ke suatu negeri yang belum jelas keberadaanya, namun Abraham berjalan dengan Iman. Ottow dan Geissler bahkan tidak tahu keberadaan posisi keberadaan Papua. Bahkan setibanya di Batavia (kini Jakarta) mereka belum memiliki gambaran jelas tentang dimana dan seperti apa Papua. Namun, layaknya Abraham, Ottow dan Geissler juga berjalan dengan Iman hingga tiba di tanah yang Tuhan janjikan. Iman yang mereka tanamkan di bumi cendrawasih kini telah berbuah lebat karena kemurahan Tuhan.


Referensi

RI, K. A. (2022, April). data.kemenag.go.id. Retrieved April 21, 2022, from Data Umat Berdasarkan Agama: https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama

Joumilena, E. (2022, Februari 05). portalpapua.pikiran-rakyat.com. Dipetik April 22, 2022, dari 167 Tahun Injil Masuk Tanah Papua Sejak 1855 – 2022, Inilah Riwayat Hidup Misionaris Ottow dan Geissler: https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1303658992/167-tahun-injil-masuk-tanah-papua-sejak-1855-2022-inilah-riwayat-hidup-misionaris-ottow-dan-geissler?page=3

lintaspapua.com. (2019, Februari 05). lintaspapua.com. Dipetik April 22, 2022, dari Inilah Sejarah Masuknya Injil Di Pulau Mansinam 5 Februari 1855: https://lintaspapua.com/2019/02/05/inilah-sejarah-masuknya-injil-di-pulau-mansinam/

Universitas Ottow Geissler Papua. (2020, Desember 10). uogb.ac.id. Dipetik April 22, 2022, dari Latar Belakang Berdirinya Universitas Ottow Geissler Papua: https://uogp.ac.id/index.php/profil-uogp/sejarah-singkat

Pada 1527, Pangeran Fatahillah dari Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Pergantian nama tersebut diperkirakan terjadi pada 22 Juni, yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai hari jadi Kota Jakarta

Sejarah telah membuktikan bahwa, orang Papua barat tidak perna ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekan indonesia selama 350 tahun. Perjalanan perjuangan indonesia tidak pernah orang Papua ikut terlibat dalam Sumpah pemuda, dalam organisasi perjuangan sampai dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Sekalipun bangsa Papua dan Indonesia dijaJah oleh satu penjaja yang sama yaitu belanda tetapi pengelolaan administrasi dikelola berbeda.

Hubungan Sejarah Indonesia dan Papua Barat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia sebagai bagian dari wilayah negaranya didasarkan atas alasan sejarah. Sementara aksi pencaplokan itu sendiri kini telah menjadi sejarah yang harus dipelajari dan dipahami untuk dapat memetakan persoalan secara obyektif, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi pencarian solusi yang terbaik bagi penyelesaian status politik wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Indonesia. Dalam rangka untuk menggali hubungan sejarah antara Indonesia dan Papua Barat, maka beberapa hal perlu dikemukakan. Pertama, sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat. Kedua, sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajah. Ketiga, alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia. Keempat, sejarah kemerdekaan Papua Barat. Kelima, proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Keenam, sejarah dalam kekuasaan Orde Baru dan terakhir masa kebangkitan Papua Barat Kedua (Era Reformasi Indonesia).

1. Sejarah Hidup Indonesia dan Papua Barat

Dalam sejarah hidup, rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, sebagai contoh: seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay.

Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing), juga sangat nyata di depan mata bahwa antara Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Bangsa Papua adalah ras Negroid sedangkan bangsa Indonesia pada umumnya adalah ras Mongoloid.

Tom Beanal Dengan perbedaan ras ini menimbulkan perbedaan yang lainnya, entah perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan di masa silam. Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula. Sehingga tindakan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia ini dianggap tindakan menjajah. Hal itu pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Presidium Dewan Papua, Tom Beanal, bahwa:

PERTAMA, dalam kehidupan sehariannya, moyang kami tidak pernah melihat asap api kebun Indonesia apabila mereka berkebun. Moyang kami tidak pernah bercerita kepada kami bahwa kami punya dendam perang dengan keturunan Soekarno dan soeharto dan moyang bangsa Indonesia. Kami bangsa Papua tahu dan sadar akan diri kami bahwa kami berbeda dengan bangsa Indonesia.

KEDUA, Bangsa Papua termasuk ras Negroid mendiami kepulauan Melanesia di Pasifik selatan, karena bangsa Papua berbeda dengan bangsa Indonesia lainnya yang umumnya masuk ras Mongoloid dan Austronosoid yang mendiami kepulauan Melayu dan kepulauan Austronesia.”

Dari gambaran di atas, sangatlah jelas, bahwa antara Indonesia dan Papua Barat sama sekali tidak mempunyai hubungan sejarah hidup yang sama yang bisa menyatukan kedua bangsa dalam satu negara yang bernama Indonesia. Alasan bahwa Indonesia dan Papua Barat mempunyai sejarah hidup yang sama sebagai sebuah bangsa pada masa sejarah sema sekali tidak obyektif, sebaliknya menjadi alasan politis untuk mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Hal semacam ini sering dibangun di Indonesia untuk membangun nasionalisme Indonesia bagi orang Papua (meng-Indonesia-kan orang Papua).

2. Hubungan Sejarah Perjuangan Indonesia dan Papua Barat.

Indonesia (Sabang sampai Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.

Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke. Boedi Utomo Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing. Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945.

1945 Hatta Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat.

Tanggal 19 Agustus 1945 (dua hari setelah kemerdekaan Indonesia) Indonesia dibagi dalam delapan buah Propinsi. Salah satu Propinsinya adalah Maluku. Banyak kalangan berasumsi bahwa wilayah Papua Barat masuk dalam wilayah Propinsi Maluku. Padahal secara nyata penguasaan wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Propinsi Maluku itu dipikirkan dan direalisasikan sejak pembentukan sebuah Biro Irian pada tanggal 14 Desember 1953 yang bertugas mengadakan penelitian mengenai daerah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai jembatan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda.

Dari hasil penelitian itu, ternyata pilihan jatuh pada wilayah Maluku Utara. Maka dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat, Soasiu ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Irian Barat dengan Gubernur Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore) yang dikukuhkan pada 17 Agustus 1956 bersamaan dengan Peresmian Propinsi Irian Barat Perjuangan. Setelah peresmian Propinsi Irian Barat perjuangan, Papua Barat tetap menjadi daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda. Beberapa persitiwa politik dalam memperebutkan Papua Barat oleh kedua bela pihak adalah:

a).  Sebelum penandatangan Perjanjian Lingggarjati pemerintah Belanda pernah menyatakan agar Papua Barat dapat menerima status sendiri terhadap Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat menurut jiwa pasal 3 dan 4 Perjanjian tersebut. Jadi di sini Belanda mengadakan pengecualian bagi Papua Barat agar kedudukan hukum wilayah tersebut tidak ditentukan oleh Perjanjian Linggarjati.

b).  Dalam Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 Agustus-2 November 1945 disepakati bahwa mengenai status quo wilayah Nieuw Guinea tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan-kenegaraan Papua Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Tetapi dalam kesempatan yang sama pula status Papua Barat (Nederland Niew Guinea) secara eksplesit dinyatakan oleh Mohammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa “…masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka.”

c).  Dalam konferensi para menteri antara Belanda dan Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Maret-1 April dibentuk sebuah panitia gabungan dengan surat Keputusan Para Menteri Uni Indonesia-Nederland No. MCI/C II/1/G.T. Berdasarkan keputusan tersebut, masing-masing pihak mengangkat tiga orang anggota sebelum tanggal 15 April 1950 dengan tugas untuk menyelidiki status Papua Barat secara ilmiah untuk menentukan apakah layak masuk dalam kekuasaan Indonesia atau Nederland. Akhirnya, berdasarkan hasil penyedikan masing-masing pihak tidak ada pihak yang mengalah, sehingga wilayah Papua Barat masih dipertahankan oleh Belanda. Selanjutnya disepakati bahwa penyelesaikan masalah Papua Barat akan diselesaikan kemudian oleh United Nations Commission for Indonesia (UNTEA) tanpa batas waktu yang ditentukan.

d).  Karena dirasa wilayah Papua Barat dikuasai oleh Belanda, maka sejak tahun 1953 pihak Indonesia membawa masalah Papua Barat ke forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia Afrika. Setelah semua perjuangan masing-masing pihak mengalami jalan buntu, maka selanjutnya wilayah Papua Barat menjadi daerah sengketa yang diperebutkan oleh Belanda dan Indonesia. Indonesia dan Belanda sama-sama mempunyai ambisi politik yang besar dalam merebut Papua Barat.

3. Sejarah Manivesto Politik Papua eBarat

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (Bestuurschool) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya:

MANIFESTO POLITIK PAPUA BARAT

Bendera Papua Barat (Bintang Kejora)
Lambang Negara Papua Barat (“One People One Soul”).

Menetukan nama Negara         : Papua Barat. Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua.

Menentukan bendera Negara   : Bintang Kejora.

Lambang Negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto dan de jure sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

4. Alasan Pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia

Walaupun Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:

1. Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial.

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keempat alasan itu adalah klaim yang dipegang oleh Indonesia sebagai tindakan pembenaran kekuasaan atas wilayah Papua Barat. Keempat klaim itu adalah:

1. Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit.

2. Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, oleh sultan Tidore dan Soekarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Soekarno sebagai bagian dari daerah “Indonesia Bagian Timur”.

3. Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda.

4. Soekarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme barat di Asia Tenggara.

Di samping itu, Soekarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: “Ganyang Malaysia”), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI.

5. Indonesia Mengklaim Wilayah Papua Barat

1. Klaim atas Kekuasaan Majapahit Kerajaan Majapahit (1293-1520) lahir di Jawa Timur dan memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389)

Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa “batas kerajaan Majapahit pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia”. Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili). Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa ceritera tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan definisi yang tepat bahwa Papua Barat pernah merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit.

Mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari kerajaan Majapahit tentunya sangat meragukan, karena Soekarno tidak memenuhi prinsip-prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya sejarah tertulis. Berkaitan dengan kekuasaan wilayah kerajaan Majapahit di Indonesia, secara jelas dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Dr. Slamet Muljana, bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit, dalam Nagarakretagama pupuh 13 dan 14 disebutkan bahwa kerajaan Majapahit mempunyai wilayah yang luas sekali, baik di kepulauan Nusantara maupun di semenanjung Melayu. Pulau-pulau di sebelah timur pulau Jawa yang paling jauh tersebut dalam pupuh 14/15 ialah deretan pulau Ambon dan Maluku, Seram dan Timor; semenajung Melayu disebut nama-nama Langkasuka, Kelantan, Tringgano, Paka, Muara Dingin, Tumasik, Klang, Kedah, Jerai.

Demikianlah, wilayah kerajaan Majapahit pada zaman Hayam Wuruk menurut Nagarakretagama meluputi wilayah yang lebih luas dari pada Negara Republik Indonesia sekarang. Hanya Irian yang tidak tersebut sebagai batas yang terjauh di sebelah timur. Boleh dikatakan bahwa batas sebelah timur kerajaan Majapahit ialah kepulauan Maluku. Ini berarti Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Karena itu sudah jelas bahwa Soekarno telah memanipulasikan sejarah.

2. Klaim atas Kekuasaan Tidore

Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore Peta Wilayah Kekuasaan Tidore.

Soekarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan “Indonesia Bagian Timur”, maka Papua Barat merupakan bagian daripadanya. Di samping itu, Soekarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore. Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Soekarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat.Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak perlu dihiraukan di dalam hal Papua Barat. Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.

Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua Barat dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir Papua Barat (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore. Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat. Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya. Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua Barat pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore. Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan ‘Raja Ampat’ berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja.

Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat Papua Barat. Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di Papua Barat.

Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan-loncat penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut C.S.I.J.

Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha menghalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerintahan atas teritorial Papua Barat. Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di Papua Barat pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu di dalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak.

Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore. Mengenai manipulasi sejarah berdasarkan kekuasaan Tidore atas wilayah Papua Barat ini, Dr. George Junus Aditjondro menyatakan bahwa: Kita mempertahankan Papua Barat karena Papua Barat adalah bagian dari Hindia Belanda. Itu atas dasar apa? Hanya karena kesultanan Tidore mengklaim bahwa dia menjajah Papua Barat sampai teluk Yotefa mungkin? Maka kemudian, ketika Tidore ditaklukan oleh Belanda, Belanda belum merasa otomatis mendapatkan hak atas penjajahan Tidore? Belanda mundur, Indonesia punya hak atas semua eks-jajahan Tidore? Itu kan suatu mitos. Sejak kapan berbagai daerah di Papua barat takluk kepada Tidore?… Saya kira tidak. Yang ada adalah hubungan vertikal antara Tidore dan Papua Barat, tidak ada kekuasaan Tidore untuk menaklukan Papua Barat. Atas dasar itu, klaim bahwa Indonesia berhak atas seluruh Hindia Belanda dulu, merupakan imajinasi.” Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Tidore.

3. Klaim atas kekuasaan Hindia Belanda

Secara historis penjajahan, Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari Wilayah Republik Indonesia, karena Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda

Pada tanggal 24 agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw Guinea).

Juga perlu diingat bahwa walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina (Hindia Belanda). Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke (Nederland Nieuw Guinea). Selain itu saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua Barat tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan Papua Barat hanya 64 tahun (1898-1962). Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua Barat merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat Papua Barat) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua Barat. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua Barat ke dalam PBB. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda.

4. Menghalau Pengaruh Imperialisme Barat di Asia Tenggara

Soekarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet untuk menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam Blok komunis. Soekarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang Presiden yang sangat anti imperialisme barat dan pro Blok Timur. Pemerintah Amerika Serikat ingin mencegah kemungkinan terjadinya perang fisik antara Belanda dan Indonesia. Maka Amerika Serikat memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia. Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha mendekati presiden Soekarno. Soekarno diundang untuk berkunjung ke Washington (Amerika Serikat) pada tahun 1961.

Tahun 1962 utusan pribadi Presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan Amerika Serikat tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat. Untuk mengelabui mata dunia, maka proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung “Act of Free Choice” (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969.

6. Proses Ilegal Pentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969

Penandatanganan New York Agreement (Perjanjian New York) antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962.

Beberapa hal pokok dalam perjanjian serta penyimpangannya (kejanggalan) adalah sebagai berikut:

1. New York Agreement (Perjanjin New York) adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral. Perjanjanjian New York itu membicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua Barat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat.

2. Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan Unites Nations Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau Pemerintahan Sementara PBB di Papua Barat menyerakan kekuasaanya kepada Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua, akibatnya hak-hak politik dan hak asasi manusia dilanggar secara brutal di luar batas-batas kemanusiaan.

3. Pasal XVIII ayat (d) New York Agreement mengatur bahwa “The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self determination to be carried out in accordance whit international practice…”. Aturan ini berarti penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa Papua pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan New York Agreement. Namun hal ini tidak dilaksanakan. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dilaksanakan dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1025 orang dari total 600.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari 1025 orang yang dipilih untuk memilih, hanya 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu masyarakat Papua Barat yang ada di luar negeri, yang pada saat penandatangan New York Agreement tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam penentuan nasib sendiri itu. Peserta Musyawara PEPERA 1969

4. Teror, intimidasi dan pembunuhan dilakukan oleh militer sebelum dan sesaat PEPERA 1969 untuk memenangkan PEPERA 1969 secara sepihak oleh pemerintah dan militer Indonesia. Buktinya adalah Surat Rahasia Komandan Korem 172, Kolonel Blego Soemarto, No.: r-24/1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku anggota Muspida kabupaten Merauke, isi surat tersebut: “Apabila pada masa poling tersebut diperlukan adanya penggantian anggota Demus (dewan musyawarah), penggantiannya dilakukan jauh sebelum MUSAYAWARAH PEPERA. Apabila alasan-alasan secara wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang dilain pihak dianggap mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan membahayakan kemenangan PEPERA, harus berani mengambil cara yang ‘tidak wajar’ untuk menyingkirkan anggota yang bersangkutan dari persidangan PEPERA sebelum dimulainya sidang DEMUS PEPERA. …Sebagai kesimpulan dari surat saya ini adalah bahwa PEPERA secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar atau secara ‘tidak’ wajar.” Mengingat bahwa wilayah kerja komandan Korem 172 termasuk pula kabupaten-kabupaten lain di luar kabupaten Merauke, maka patut diduga keras surat rahasia yang isinya kurang lebih sama juga dikirimkan ke bupati-bupati yang lain.

Pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan Amerika Serikat) menandatangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka pertambangan tembaga dan emas di Pegunungan Bintang, Papua Barat. Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991.

Kepentingan Amerika Serikat di Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatanganan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia, menjadi realitas. Ini terjadi dua tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di sini terjadi kejanggalan yuridis, karena Papua Barat dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa. Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 tidak sah karena dilaksanakan dengan sistem “musyawarah” (sistem local Indonesia) yang bertentangan dengan isi dan jiwa New York Agreement, di samping itu PEPERA 1969 dimenangkan oleh Indonesia lewat terror, intimidasi, penangkapan, dan pembunuhan (pelanggaran hukum, HAM dan esensi demokrasi).

Kemenangan PEPERA secara cacat hukum dan moral ini akhirnya disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Resolusi Nomor 2509 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 7 tahun 1971.

Materi NGR : Data Fakta Sejarah!