(𝘱𝘦𝘳𝘭𝘶 𝘥𝘪 𝘬𝘦𝘵𝘢𝘩𝘶𝘪 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘴𝘦𝘨𝘦𝘯𝘢𝘱 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘉𝘢𝘯𝘨𝘴𝘢 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘦𝘥𝘶𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬).
𝗝𝗨𝗗𝗨𝗟:
𝘰𝘭𝘦𝘩: 𝘎𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘢 𝘋𝘙. 𝘈.𝘎. 𝘚𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘦𝘻 𝘠𝘰𝘮𝘢𝘯.
==================================
𝖳𝖭𝖨 𝖽𝖺𝗇 𝖯𝖮𝖪𝖱𝖨 𝗂𝗄𝗎𝗍 𝗆𝖾𝗆𝖾𝗅𝗂𝗁𝖺𝗋𝖺 𝖽𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗋𝖺𝗐𝖺𝗍 𝗌𝖺𝗇𝖽𝗂𝗐𝖺𝗋𝖺 𝖯𝖤𝖯𝖤𝖱𝖠 1969 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗂𝗅𝖾𝗀𝖺𝗅 𝖽𝖺𝗇 𝗍𝖾𝗅𝖺𝗁 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝖽𝗂 𝗅𝗎𝗄𝖺 𝖻𝖾𝗋𝗇𝖺𝗇𝖺𝗁 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗆𝖾𝗆𝖻𝗎𝗌𝗎𝗄 𝖽𝗂 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗌𝖾𝗍𝗂𝖺𝗉 𝗃𝗂𝗐𝖺 𝖽𝖺𝗇 𝗋𝖺𝗀𝖺 𝖮𝗋𝖺𝗇𝗀 𝖠𝗌𝗅𝗂 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝗍𝖺𝗇𝗉𝖺 𝗍𝖾𝗋𝗄𝖾𝖼𝗎𝖺𝗅𝗂.
𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗗𝗘:
~ 𝖪𝖾𝖽𝖺𝗎𝗅𝖺𝗍𝖺𝗇 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗍𝗂𝗄 𝖡𝖺𝗇𝗀𝗌𝖺 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝗌𝖾𝖻𝖺𝗀𝖺𝗂 𝗁𝖺𝗋𝗂 𝗄𝖾𝗆𝖾𝗋𝖽𝖾𝗄𝖺𝖺𝗇 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 01 𝖣𝖾𝗌𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 1961.
~ 𝖨𝗇𝗏𝖺𝗌𝗂 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗍𝖾𝗋 𝖽𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗋𝖺𝗆𝗉𝖺𝗌 𝗄𝖾𝖽𝖺𝗎𝗅𝖺𝗍𝖺𝗇 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 (𝗈𝗄𝗎𝗉𝖺𝗌𝗂) 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗈𝗉𝖾𝗋𝖺𝗌𝗂 𝖳𝖱𝖨𝖪𝖮𝖱𝖠 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 19 𝖣𝖾𝗌𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 1961.
~ 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗌𝗂 𝗄𝖾𝗄𝗎𝖺𝗌𝖺𝖺𝗇 𝗈𝗅𝖾𝗁 𝖨𝗇𝖽𝗈𝗇𝖾𝗌𝗂𝖺 𝖻𝖾𝗋𝗅𝖺𝗇𝖽𝖺𝗌𝗄𝖺𝗇 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 (𝗉𝖾𝗋𝗃𝖺𝗇𝗃𝗂𝖺𝗇 𝗇𝖾𝗐 𝗒𝗈𝗋𝗄) 𝖭𝖾𝗐 𝖸𝗈𝗋𝗄 𝖠𝗀𝗋𝖾𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 15 𝖠𝗀𝗎𝗌𝗍𝗎𝗌 1962 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖻𝖾𝗋𝗂𝗌𝗂 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝖻𝖾𝗅𝗎𝗆 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗀𝗋𝖺𝗌𝗂 𝗄𝖾𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝖭𝖪𝖱𝖨.
~ 𝖯𝖾𝗋𝗃𝖺𝗇𝗃𝗂𝖺𝗇 𝖱𝗈𝗆𝖺 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 30 𝖲𝖾𝗉𝗍𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 1962 𝗍𝖺𝗇𝗉𝖺 𝖺𝖽𝖺𝗇𝗒𝖺 𝗄𝖾𝗍𝖾𝗋𝗐𝖺𝗄𝗂𝗅𝖺𝗇 𝖮𝗋𝖺𝗇𝗀 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝗌𝖾𝖻𝖺𝗀𝖺𝗂 𝗈𝖻𝗃𝖾𝗄 𝗉𝖾𝗋𝗃𝖺𝗇𝗃𝗂𝖺𝗇.
~ 𝖯𝖾𝗇𝖾𝗇𝗍𝗎𝖺𝗇 𝖯𝖾𝗇𝖽𝖺𝗉𝖺𝗍 𝖱𝖺𝗄𝗒𝖺𝗍 (𝖯𝖤𝖯𝖤𝖱𝖠) 1969 𝗉𝖺𝖽𝖺 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 14 𝖩𝗎𝗅𝗂 - 02 𝖠𝗀𝗎𝗌𝗍𝗎𝗌 1969 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗍𝖾𝗅𝖺𝗁 𝗆𝖾𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺𝗁𝗂 𝗂𝗌𝗂 𝗉𝖾𝗋𝗃𝖺𝗇𝗃𝗂𝖺𝗇 𝖭𝖾𝗐 𝖸𝗈𝗋𝗄, 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗂𝗅𝖾𝗀𝖺𝗅 𝗌𝖾𝖼𝖺𝗋𝖺 𝗁𝗎𝗄𝗎𝗆 𝖨𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇𝖺𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅.
𝗟𝗢𝗚𝗜𝗞𝗔:
𝖣𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗉𝖾𝗋𝗂𝗈𝖽𝖾 𝗂𝗇𝗏𝖺𝗌𝗂 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗍𝖾𝗋 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗋𝖺𝗇𝗀𝗄𝖺 𝗉𝖾𝗋𝖾𝖻𝗎𝗍𝖺𝗇 𝖳𝖺𝗇𝖺𝗁 𝖭𝖾𝗍𝗁𝖾𝗋𝗅𝖺𝗇𝖽 𝖭𝖾𝗐 𝖦𝗎𝗂𝗇𝖾𝖺 / 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝖡𝖺𝗋𝖺𝗍 (𝖨𝖱𝖨𝖠𝖭 𝖡𝖠𝖱𝖠𝖳) 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗅 19 𝖣𝖾𝗌𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 1961 𝗁𝗂𝗇𝗀𝗀𝖺 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 𝖯𝖤𝖯𝖤𝖱𝖠 1969 , 𝖿𝖺𝗄𝗍𝖺 𝗁𝗎𝗄𝗎𝗆𝗇𝗒𝖺 𝖻𝖾𝗋𝗄𝖺𝗍𝖺 𝖻𝖺𝗁𝗐𝖺:
## 𝖨𝗇𝖽𝗈𝗇𝖾𝗌𝗂𝖺 𝗍𝗂𝖽𝖺𝗄 𝖺𝖽𝖺 𝗁𝖺𝗄 𝗄𝖾𝖽𝖺𝗎𝗅𝖺𝗍𝖺𝗇 𝖺𝗉𝖺𝗉𝗎𝗇 𝖺𝗍𝖺𝗌 𝖳𝖺𝗇𝖺𝗁, 𝖱𝖺𝗄𝗒𝖺𝗍 𝖽𝖺𝗇 𝖡𝖺𝗇𝗀𝗌𝖺 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 ##
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
𝗦𝗘𝗝𝗔𝗥𝗔𝗛 𝗦𝗜𝗡𝗚𝗞𝗔𝗧 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗦𝗜 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗡𝗞𝗥𝗜:
(𝘰𝘭𝘦𝘩 : 𝘋𝘙. 𝘈.𝘎. 𝘚𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘦𝘻 𝘚𝘰𝘧𝘺𝘢𝘯 𝘠𝘰𝘮𝘢𝘯)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
𝗞𝗘𝗦𝗔𝗟𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗦𝗔 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 :
Fakta Sejarah yang MIRING/BENGKOK
SEMUA ORANG HARUS TAHU, TERUTAMA GENERASI MUDA PAPUA DAN INDONESIA TENTANG PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA) 1969 DI PAPUA
"Jumlah 808. 312 Orang Asli Papua tidak pernah memilih untuk tinggal dengan Indonesia dan hanya 1.025 Orang Asli Papua dipaksa memilih untuk tinggal dengan Indonesia dengan ancaman moncong senjata dari total penduduk orang asli Papua 809.337 orang."
Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman
𝗕𝗨𝗞𝗨:
Sintong Panjaitan dalam bukunya: "Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando: mengakui keterlibatan TNI dalam pelaksanaan Pepera dari 14 Juli sampai 2 Agustus 1969, sebagai berikut;
"Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka." (2009:hal.169).
Dalam sudah menulis artikel berjudul:
"TNI-POLRI JANGAN MEMELIHARA, MEMPERTAHANKAN, DAN MERAWAT SANDIWARA PEPERA 1969 YANG MENJADI LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH DI DALAM TUBUH BANGSA INDONESIA."
Dalam artikel ini, saya sudah sampaikan beberapa data autentik keterlibatan TNI dalam proses persiapan, pelaksanaan dan sesudah Pepera 1969.
𝗩𝗢𝗧𝗜𝗡𝗚:
Perlu ketahui, pada saat pelaksanaan Pepera 1969, Penduduk Orang Asli Papua berjumlah 809.337 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu).
Dari jumlah penduduk OAP 809.337 ini, pemerintan dan TNI memilih hanya 1.025 orang.
Sementara OAP yang tidak terlibat dalam Pepera 1969 sebanyak 808. 312 orang.
1. Pada 14 Juli 1969 di Merauke yang dipaksa membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk setuju tinggal dengan Indonesia sebanyak 175 orang dan tidak pernah ikut terlibat 144.171 orang.
2. Pada 16 Juli 1969 di Jayawijaya yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 175 orang dan tidak pernah ikut terlibat 165.000 orang.
3. Pada 19 Juli 1969 di Paniai yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 175 orang dan tidak pernah ikut terlibat 156.000 orang
4. Pada 23 Juli 1969 di Fak-Fak yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia hanya 75 orang dan tidak pernah ikut terlibat 43.287 orang
5. Pada 26 Juli 1969 di Sorong yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 110 orang dan tidak pernah ikut terlibat 75.474 orang
6. Pada 29 Juli 1969 di Manokwari yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 75 orang dan tidak pernah ikut terlibat 49.875 orang
7. Pada 31Juli 1969 di Teluk Cenderawasih yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia hanya 130 orang dan tidak pernah ikut terlibat 83.000 orang.
8. Pada 2 Agustus 1969 di Jayapura yang membacakan pernyataan yang disiapkan TNI atau angkat tangan untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 175 orang dan tidak pernah ikut terlibat 156.000 orang
Tulisan ini dapat meneguhkan dan memperkuat artikel saya pada 31 Juli 2022 yang dikutip di bawah ini.
"INDONESIA TIDAK ADA HAK KERDAULATAN ATAS TANAH, RAKYAT & BANGSA PAPUA.
Karena dalam proses Pelaksanaan PEPERA 1969 jumlah mayoritas Penduduk Asli Papua tidak terlibat. Tidak ada legitimasi suara atau pilihan mayoritas. Terbukti sebanyak 808. 312 orang tidak terlibat, tapi hanya 1.025 orang dari jumlah total penduduk orang asli Papua 809.337 orang.
𝗣𝗘𝗥𝗧𝗔𝗡𝗬𝗔𝗔𝗡:
Apakah benar bangsa Indonesia tidak ada hak kedaulatan atas TANAH, rakyat dan bangsa Papua Barat?
Jawabannya: Ya, benar, bangsa Indonesia tidak ada hak kedaulatan atas TANAH rakyat dan bangsa Papua Barat.
Karena, rakyat dan bangsa Papua Barat tidak atau belum pernah menerima, mengakui dan melegitimasi bangsa Indonesia berada di TANAH Papua. Bangsa Indonesia menganeksasi dan merampok TANAH Papua dan menduduki,menjajah dan memusnahkan bangsa Papua dengan moncong senjata.
𝗞𝗘𝗝𝗔𝗛𝗔𝗧𝗔 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗦𝗔 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 𝗔𝗧𝗔𝗦 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗨𝗟𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗚𝗚𝗔𝗟 01 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 1961:
Bangsa Indonesia tidak ada kedaulatan atas bangsa Papua juga didukung dengan beberapa fakta sebagai berikut:
1. Pada 19 Desember 1961 Indonesia aneksasi atau invansi militer atas kedaulatan dan kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua Barat 1 Desember 1961 dengan maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora). Salah satu bukti penting sebagai pengakuan bangsa Indonesia ada negara yang dibubarkan: "Bubarkan Negara Papua Buatan Belanda."
2. Perjianjian New York 15 Agustus 1961 tidak melibatkan Orang Asli Papua. Perjanjian dibuat bangsa asing Indonesia dan Belanda yang dimediasi Amerika melalui diplomatnya Ellsworth Bunker dan negosiasi rahasia dilaksanakan di Virginia,Amerika Serikat.
3. Perjanjian Roma 30 September 1962 tidak melibatkan Orang Asli Papua.
4. Pepera 1969 dimenangkan oleh militer Indonesia dengan moncong senjata dan tidak memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua (lihat penjelasan di atas).
𝗝𝗔𝗡𝗝𝗜 - 𝗝𝗔𝗡𝗝𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗦:
6. Otsus Nomor 21 Tahun 2001 hampir 98% Penduduk Orang Asli Papua menolaknya tapi dilaksanakan dengan pemaksaan.
7. Akal-akalan UP4B dari Presiden Haji DR. Bambang Susilo Yudhoyono untuk melayani permintaan atau tekanan komunitas Internasional tentang kegagalan pelaksanaan Otsus Nomor 21 Tahun 2001.
𝗣𝗘𝗟𝗔𝗡𝗚𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣 𝗨𝗡𝗗𝗔𝗡𝗚-𝗨𝗡𝗗𝗔𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗥𝗔:
8. Evalusi Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tanpa melibatkan Penduduk Orang Asli Papua dan penguasa kolonial modern Indonesia menentang atau menginjak-injak undang-undangnya sendiri. Proses evaluasi Otsus yang dilaksanakan MRP di TANAH Papua dihalang-halangi.
𝗣𝗢𝗞𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗣𝗘𝗖𝗔𝗛 𝗕𝗘𝗟𝗔:
9.Otsus jilid 2 Nomor 2 Tahun 2021 diproses dan disahkan tanpa melibatkan Penduduk Orang Asli Papua.
10. DOB (Daerah Otonomi Baru) Boneka Indonesia tanpa melibatkan Penduduk Orang Asli Papua dan diproses dan disahkan dan dipaksakan oleh bangsa Indonesia.
𝗣𝗘𝗠𝗕𝗘𝗟𝗔𝗔𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗜 𝗗𝗜𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗥𝗔𝗞𝗬𝗔𝗧 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔:
11. Penguasa Indonesia memproduksi mitos-mitos, stigma dan label: GPK, GPL, separatis, makar, OPM, KKB dan teroris sebagai upaya untuk mempertahankan legitimasi palsu di atas Tanah Papua.
12. Dari seluruh uraian ini terbukti, bahwa tidak ada keterlibatan Orang Asli Papua yang punya hak atas TANAH ini sebagai bentuk PENERIMAAN, DUKUNGAN DAN LEGITIMASI keberadaan Indonesia. Bangsa Indonesia tidak ada kedaulatan atas rakyat dan bangsa Papua Barat. Indonesia menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa Papua secara ilegal.
𝗠𝗢𝗗𝗨𝗦 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗡𝗗𝗜:
13. Indonesia menduduki, menjajah, menindas, memininggirkan dan memusnahkan Penduduk Asli Papua dengan kedaulatan semu yang diperkuat dengan semangat rasismse, fasisme, militerisme, kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme dan ketidakadilan.
14. Bangsa Indonesia mencari kedaulatan dan legitimasi PALSU dengan membina beberapa Orang Asli Papua untuk head to head (berhadap-hadapan) orang-orang asli Papua dengan saudara-saudara mereka.
Contoh: Wempy W Wetipo dibuat tamenng Indonedia dikirim untuk berhadapan dengan saudara-saudaranya yang menolak DOB. Nick Messet berhadapan dengan Tuan Benny Wenda Ketua ULMWP di wilayah Pasifik.
𝗣𝗘𝗠𝗔𝗞𝗦𝗔𝗔𝗡 𝗜𝗗𝗘𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜 𝗣𝗔𝗦𝗟𝗨:
15. Apakah mengajarkan secara paksa sejarah Indonedia, hafal pahlawan Indonesia, hafal Pancaslia, UUD45, Bhineka Tunggal Ika, hormat bendara merah Putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa, lagu Dari Sabang sampai Merauke, lagu Ibu kita Kartini, ini bisa dikatakan kedaulatan Indonesia atas bangsa Papua?
𝗣𝗢𝗞𝗢𝗞 - 𝗣𝗢𝗞𝗢𝗞 𝗣𝗜𝗞𝗜𝗥𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗔𝗛𝗟𝗜:
Dr. George Junus Aditjondro (alm) mengatakan: "Dari kaca mata lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas untuk dipertanyakan kembali" (Cahaya Bintang Kejora: 2000:8).
Robin Osborn mengungkapkan: "...bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru, yaitu ketika 1.025 orang delegasi yang dipilih oleh pemerintah dan militer Indonesia memberikan suara mereka dibawah pengawasan PBB diartikan sebagai aspirasi politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum internasional" (2000:×××).
Sementara Pdt. Dr. Karel Phil Erari dengan tegas mengatakan: "Secara hukum, integrasi Papua ke dalam NKRI bermasalah.
𝗞𝗘𝗦𝗜𝗠𝗣𝗨𝗟𝗔𝗡:
Yang jelas dan pasti: Indonesia tidak ada kedaulatan di Tanah Papua. Karena tidak ada keterlibatan, persetujuan, dukungan dan legitimasi rakyat dan bangsa Papua. Mayoritas 98% rakyat dan bangsa Papua Barat menolak pendudukan dan penjajahan yang ilegal di atas TANAH Papua.
Penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia adalah persetujuan bangsa-bangsa asing dan bangsa pencuri, perampok dan pembunuh, yaitu: Indonesia dan Belanda yang dimediasi Amerika Serikat untuk tujuan merampok tambang di Mimika (Tembagapura). Hanya motif ekonomi dan politik, bangsa Indonesia ada di Tanah Papua tanpa dukungan dan legitimasi Penduduk Orang Asli Papua.
𝗣𝗘𝗡𝗚𝗛𝗔𝗥𝗔𝗣𝗔𝗡:
Doa dan harapan saya, bahwa tulisan pendek ini membuka perspektif baru bagi para pembaca tentang status politik Papua dalam wilayah Indonesia.
Selamat membaca. Tuhan memberkati.
𝗢𝗟𝗘𝗛:
Ita Wakhu Purom, 2 Aguatus 2022
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3 Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
__________
NO HP/WA: 08124888458
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
𝗣𝗘𝗥𝗠𝗢𝗛𝗢𝗡𝗔𝗡 𝗝𝗜𝗪𝗔:
𝖲𝖾𝗄𝗂𝗋𝖺𝗇𝗒𝖺 𝖳𝖴𝖧𝖠𝖭 𝖻𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇𝖺𝗇 , 𝗅𝖺𝗅𝗎𝗄𝖺𝗇𝗅𝖺𝗁 𝖼𝖺𝗐𝖺𝗇 𝗂𝗇𝗂 𝖽𝖺𝗋𝗂 𝖺𝗇𝖺𝗄 - 𝖺𝗇𝖺𝗄~𝖬𝗎 𝗌𝖾𝖻𝖺𝗀𝖺𝗂 𝖡𝖺𝗇𝗀𝗌𝖺 𝖯𝖺𝗉𝗎𝖺 𝗄𝖾𝗉𝗎𝗇𝗒𝖺𝖺𝗇~𝖬𝗎, 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖤𝗇𝗀𝗄𝖺𝗎 𝗍𝖾𝗍𝖺𝗉𝗄𝖺𝗇 𝗌𝖾𝗃𝖺𝗄 𝗉𝗎𝗋𝖻𝖺𝗄𝖺𝗅𝖺, 𝗌𝖾𝖻𝖺𝖻 𝖽𝖺𝗋𝖺𝗁 𝖽𝖺𝗇 𝖺𝗂𝗋𝗆𝖺𝗍𝖺 𝗄𝖺𝗆𝗂 𝗌𝗎𝖽𝖺𝗁 𝗍𝖾𝗋𝖼𝗎𝗋𝖺𝗁𝗄𝖺𝗇 𝖽𝗂𝖺𝗍𝖺𝗌 𝗍𝖺𝗇𝖺𝗁 𝗅𝖾𝗅𝗎𝗁𝗎𝗋 𝗄𝖺𝗆𝗂, 𝗌𝖾𝗅𝖺𝗆𝖺 6 𝖽𝖾𝗄𝖺𝖽𝖾 𝖽𝖺𝗇 𝗌𝖺𝗇𝗀𝖺𝗍 𝖻𝖾𝗋𝖺𝗍 𝗎𝗇𝗍𝗎𝗄 𝗄𝖺𝗆𝗂 𝗍𝖺𝗇𝗀𝗀𝗎𝗇𝗀𝗄𝖺𝗇 𝗂𝗇𝗂.
𝖩𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇𝗅𝖺𝗁 𝗉𝖺𝗅𝗂𝗇𝗀𝗄𝖺𝗇 𝗐𝖺𝗃𝖺𝗁~𝖬𝗎 , 𝗒𝖺 𝖡𝖺𝗉𝖺, 𝖽𝖺𝗋𝗂 𝗉𝖺𝖽𝖺 𝗄𝖺𝗆𝗂 𝖺𝗇𝖺𝗄-𝖺𝗇𝖺𝗄~𝖬𝗎 , 𝖠𝗆𝗂𝗇.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~